Mahfud MD minta PJTKI dilibatkan dalam kebijakan TKI

ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah mesti menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) pada mencari kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.

saya pikir pjtki merupakan mitra dan tidak keliru diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar hapal keadaan selama lapangan, mulai daripada berangkat hingga hingga dalam luar negeri, papar mahfud dalam jakarta, jumat.

dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertajuk mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah iklim upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.

menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki menjadi bagian daripada proses pelayanan serta perlindungan kepada kaum pekerja migran.

Informasi Lainnya:

oleh karena itu, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka usaha serta akses dan luas terhadap keterlibatan pjtki melalui lokasi meningkatkan kualitas sistem supaya pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan dan latihan, perlindungan dalam pada luar negeri, sampai melalui pemulangan.

maka pjtki mesti benar-benar untuk mitra di seluruh proses kebijakan, bukan sebagai objek, katanya.

mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa pada ini mutu kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan juga perlindungan bagi pekerja migran masih belum maksimal makanya baru belum bisa diaplikasikan di penanganan masalah-masalah pekerja migran.

pernyataan itu dia sampaikan untuk tanggapan atas keluhan dari bagian apjati dan menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra selama mencari kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak dan paling berperan selama lapangan selama menangani pekerja migran.

kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana pada lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.

kami harap banyak kebijakan dan menyertakan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan kalau ada keberhasilan juga prestasi pemerintah yang melayani, namun apabila ada masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.

dia menambahkan bahwa pihak pjtki sesungguhnya kerap berhasil melaksanakan urusan-urusan kaum pekerja migran di luar negeri, termasuk persentasi hukum dengan pendekatan informal, dimana cara tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.

posisi tawar pemerintah kita itu lemah di luar negeri sehingga cenderung besar supaya melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.

pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji kepada apjati supaya mengatakan aspirasi itu pada pemerintah supaya dilaksanakan pembahasan untuk menciptakan kebijakan yang bisa menyebabkan cuaca usaha dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.

pada pertemuan berikutnya, setelah seluruh masukan ini saya sampaikan pada pemerintah, kta akan membahas lagi supaya membeli hapal apakah sudah pas ataupun baru banyak yang perlu diperbaiki, ujar mahfud.