himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) mendukung peghapusan subsidi bahan bakar minyak supaya grup dan tak memenuhi syarat membeli subsidi supaya penyehatan fiskal juga kondisi perekonomian.
cabut saja sebab dapat dialihkan untuk pendanaan sektor lainnya yang lebih produktif serta berdampak positif terhadap perekonomian, papar bendahara publik hipmi bayu priawan djokosoetono dalam jumpa pers kesiapan penyelenggaraan indonesian young leaders 2013 dalam jakarta, rabu.
lebih spesifik, bayu menyampaikan kiranya pencabutan subsidi bbm itu ditujukan untuk kendaraan-kendaraan pribadi sebab mereka merupakan orang-orang dan sesungguhnya tak berhak mencari subsidi daripada negara.
bbm untuk pembangkit listrik, supaya angkutan umum dan sejenisnya dan digunakan dengan penduduk banyak, silakan disubsidi, tutur bayu.
Informasi Lainnya:
menurut dia, subsidi bbm supaya pembangkit listrik juga angkutan umum ingin dikunjungi oleh warga serta ingin berdampak positif pada kondisi perekonomian.
pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga bbm subsidi bidang premium juga solar agar kendaraan pribadi daripada rp4.500 adalah rp6.500--rp7.000 per liter mulai mei 2013.
menteri esdm jero wacik usai rapat kebijakan bbm bersama semua gubernur selama jakarta, selasa, mengatakan bahwa pihaknya baru mematangkan rencana kenaikan harga bbm yang diberlakukan terhadap kendaraan pribadi itu.
presiden susilo bambang yudhoyono dijadwalkan mengumumkan opsi kebijakan bbm bersubsidi yang akan dioperasikan.
menurut jero, manakala kenaikan harga bbm agar mobil pribadi diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm yang dibeli mampu rp21 triliun.
ia serta menungkapkan bahwa hampir berbagai gubernur menyetujui rencana opsi dan hendak diambil pemerintah.
tadi mengerucut rp6.500 per liter untuk mobil pelat hitam. bahkan, ada beberapa gubernur dan minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut sudah setuju, katanya.
menurut dia, prinsip kebijakan bbm dan akan diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang kini salah sasaran.
pemerintah, lanjut dia, ingin mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan selama lapangan berjalan lancar.