Komisi X DPR kecewa dengan kinerja Kemendikbud

komisi x dewan perwakilan rakyat kecewa dengan kinerja kementerian pendidikan serta kebudayaan sesudah melihat permasalahan di pelaksanaan ujian nasional hampir di semua provinsi.

fakta berbicara lain, makanya kami berbagai selama komisi x amat tidak terima melalui un yang kacau ini. padahal setiap kali melaporkan ujarnya persiapannya telah matang, namun yang terjadi sampai hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan selama ruang pola kantor gubernur sulsel pada makassar, senin.

ia menungkapkan permasalahan un dalam 2013 tak mungkin terulang lagi dalam tahun-tahun mendatang.

pihaknya harapkan terhadap kemendikbud supaya dapat mengajarkan permasalahan tersebut agar mereka tidak mengulangnya pada tahun mendatang.

Informasi Lainnya:

komisi tersebut sudah melayangkan surat panggilan pada mendikbud muhammad nuh untuk memberikan penjelasan juga pertanggungjawaban kepada dpr terkait dengan pelaksanaan un 2013.

kita mau minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, apa yang terjadi juga bagaimana rencana mereka kepada un 2014, kata syamsul yang ditemani pilihan anggota dpr ri di antaranya vena melinda, ulfah hermanto, dan ahmad zainuddin.

ia mengatakan hingga ketika ini baru ada bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian yang tersentralistik sampai materi teknis lainnya.

dpr, katanya, setuju dengan un yang dibuat dibuat perhatian pemerataan studi.

akan sementara, terkait melalui hasil un yang akan untuk untuk tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud mengakibatkan perhatian yang lain, tanpa melihat hasil un.

hasil un itu tak mencerminkan mutu siswa yang sesungguhnya juga ini dan menjadi tantangan kita bersama. harus banyak perhatian lain disamping dari hasil un itu, ujarnya.

ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir pada diskusi itu mengatakan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi dalam semua provinsi.

ia menyampaikan pesan melalui komisi x dpr tersebut supaya diutarakan kepada kemendikbud tenntang kekecewaan terhadap pelaksanaan un.

ia menyatakan dari awal tak pernah setuju bila pencetakan un harus dipusatkan di jakarta.

alasan penolakan itu, katnaya, sebab letak geografis, terlebih pada indonesia pihak timur dan lumayan besar untuk distribusi soal ujian.

ia menunjukan un dan dilaksanakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi selama jakarta, mau berpengaruh di distribusi.

dari januari kemarin saya suda berbagi ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi sebab tidak didengar maka beginilah hasilnya, katanya.

ia menjelaskan kondisi geografis pada indonesia bagian timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan yang baru kurang bagus oleh karenanya distribusi soal ujian membutuhkan masa dan berlarut.

dia menungkapkan tuntutan untuk badan standar nasional studi (bsnp) juga badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian pendidikan dan kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.

ia menungkapkan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.

bsnp serta litbang kemendikbud, selain pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, makanya berbagai mesti bertanggungjawab, ujarnya.

halide juga mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak menggarap kontrak dengan percetakan terkait agenda un.

seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak yang jelas, tergolong kapan soal dicetak juga masa didistribusikan ke daerah.

selain itu, halide mengemukakan kiranya pengawas sekolah bukan hanya dilaksanakan dengan guru, hendak sementara petugas bagian tata upaya-upaya juga terpaksa menurun tangan.

oleh karena tersebut, dia berharap kepada komisi x dpr untuk mampu mengatakan keuntungan itu terhadap mendikbud agar kementerian itu menerima saran-sarannya untuk bahan evaluasi agar tak terjadi kekacauan un, semisal saat ini.