komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, tenntang persentasi suap selama pengurusan izin lokasi pembangunan web pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil untuk saksi angka tertangkap tangannya ketua dprd, papar rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta di selasa sekitar pukul 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi sekali dengan sms, namun tak perihal lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan merupakan tersangka dalam kasus tersebut.
rachmat yasin adalah pihak dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Tempatnya Muiara Lombok
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
pada pemeriksaan selama kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, mengatakan proses pengajuan izin tpbu telah tuntas.
proses pengajuan sudah selesai, yang mengajukan pt garindo perkasa, telah banyak sk bupati, sudah ada kajian lapangan juga teknis namun ketika sk bupati keluar sementara ada tangkap tangan yang memberikan biaya, ujarnya.
tapi izin tujuan tak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja dan kami tunjukan makanya tidak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu sejak 2012. karyawan mengaku belum sudah berhadapan serta berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo selama 16 april 2013, saat menyerahkan biaya rp800 juta terhadap pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, di rest area sentul.
dalam jumlah ini, kpk telah memutuskan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer di pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.